ittown – Jakarta, 16 Februari 2025 – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 17 Februari 2025, terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. Namun, Hasto telah mengajukan permintaan agar pemeriksaan tersebut ditunda dengan alasan kesehatan.
Menurut slot thailand pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukumnya, Hasto mengalami gangguan kesehatan yang mengharuskannya untuk menjalani perawatan intensif selama beberapa hari ke depan. “Pak Hasto saat ini sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghadiri pemeriksaan. Kami telah menyampaikan surat permohonan penundaan kepada KPK dan berharap mendapatkan pengertian,” ujar Anita Rahmawati, salah satu anggota tim pengacara Hasto.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur besar yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah dan kontraktor swasta. Hasto disebut-sebut memiliki informasi penting yang dapat membantu mengungkap aliran dana dalam proyek tersebut.
KPK sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan penundaan ini. Namun, berdasarkan prosedur standar, KPK biasanya mempertimbangkan alasan kesehatan yang disertai bukti medis dalam memutuskan apakah penundaan dapat diberikan atau tidak.
“Sebagai lembaga penegak hukum, KPK selalu berusaha untuk bersikap adil dan profesional. Kami akan meninjau permohonan yang diajukan dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada,” kata seorang juru bicara KPK yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, penundaan pemeriksaan ini memicu berbagai reaksi dari kalangan publik dan pengamat politik. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa penundaan ini bisa berdampak pada kelancaran proses penyidikan dan menghambat upaya penegakan hukum.
“Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dalam proses ini. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas tanpa adanya intervensi apapun,” ujar Bambang Widodo, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Sementara itu, PDI Perjuangan melalui juru bicaranya menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang berjalan dan berharap agar Hasto dapat segera pulih untuk memenuhi kewajibannya di hadapan KPK. “Kami percaya pada prinsip hukum yang adil dan akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini,” tegas juru bicara partai.
Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini dan keputusan KPK mengenai permohonan penundaan pemeriksaan akan terus dinantikan oleh publik, mengingat pentingnya kasus ini dalam konteks upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.