ittown.org – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang digelar pada 24 Oktober 2024 menjadi sorotan publik. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyoroti beberapa isu krusial, termasuk moratorium lahan dan masalah air bersih di Batam.
Indikasi Permainan Lahan
Andre Rosiade menuding adanya indikasi permainan lahan di BP Batam. Ia menyatakan bahwa moratorium yang diberlakukan dan kemudian dicabut kembali menunjukkan adanya lahan yang dimainkan. “Menariknya 24 Oktober 2024 moratorium lagi, buka tutup ini menjustifikasi ada lahan yang dimainkan, ya dong,” kata Andre di depan jajaran BP Batam123.
Penerbitan Izin Baru Selama Moratorium
Andre juga mempertanyakan penerbitan 14 izin baru alokasi lahan di BP Batam saat moratorium masih berlaku. Ia mengusulkan agar moratorium diperpanjang hingga kepala BP Batam yang baru dilantik. “Fakta terbitnya 14 izin baru alokasi lahan di BP Batam saat diberlakukan moratorium, Andre dengan keras mempertanyakannya,” ujar Andre58.
Sorotan terhadap Kepala BP Batam
Andre Rosiade tidak hanya menyoroti kebijakan moratorium, tetapi juga kinerja kepala BP Batam. Ia mengancam akan memanggil paksa ketua dewan pengawas BP Batam jika tidak memberikan penjelasan yang memuaskan terkait moratorium lahan6.
Penundaan RDP
RDP yang seharusnya digelar pada Rabu, 6 November 2024, terpaksa ditunda karena Komisi VI DPR RI menginginkan kehadiran Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang saat itu sedang cuti. “Rapat yang dipimpin oleh Eko Hendro Purnomo (Fraksi Partai PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade (Fraksi Gerindra) itu menginginkan kehadiran Kepala BP Batam,” ujar salah satu sumber111417.
Kritik terhadap Kebijakan Air Bersih
Selain masalah lahan, Andre Rosiade juga menyoroti kebijakan air bersih di Batam. Ia menilai bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat dan meminta agar BP Batam segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini4.
Penutup
RDP antara Komisi VI DPR RI dan BP Batam telah mengungkapkan berbagai masalah krusial yang perlu segera ditangani. Dengan sorotan tajam dari Andre Rosiade, diharapkan BP Batam dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah moratorium lahan, penerbitan izin baru, dan kebijakan air bersih di Batam. Masyarakat juga diharapkan dapat terus memantau perkembangan selanjutnya agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.